WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan Makalah

Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilatar belakangi dari munculnya program wajib belajar enam tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994 ditingkatkan menjadi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Hal ini berarti bahwa setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Dasar sembilan tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

 

 

 

 

1.2 Masalah atau Topik Bahasan

  1. Apakah wajib belajar sembilan tahun itu ?
  2. Apa saja peran pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun ?
  3. Siapa saja yang terlibat dalam penuntasan program wajib belajar sembilan tahun ?
  4. Bagaimanakah proses pendidikan dasar sembilan tahun dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Indonesia ?
  5. Apakah upaya pemerintah dalam memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pendidikan dasar sembilan tahun sudah berjalan dengan lancar ?
  6. Mengapa penerapan sanksi terhadap pelanggar-pelanggar wajib belajar sembilan tahun yang dianggap kurang efektif bagi masyarakat ?

 

1.3 Tujuan Penulisan Makalah

  1. Memahami pengertian dari wajib belajar sembilan tahun.
  2. Mengetahui apa saja peran pemerintah dalam penuntasan program wajib belajar sembilan tahun.
  3. Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penuntasan program wajib belajar sembilan tahun.
  4. Mendeskripsikan tentang pendidikan dasar sembilan tahun dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  5. Mendeskripsikan tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pendidikan dasar sembilan tahun.
  6. Memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelanggar wajib belajar sembilan tahun, yang dianggap kurang efektif oleh sebagian kalangan masyarakat.

 

 

 

BAB II

TEKS UTAMA

2.1 Pengertian dari Wajib Belajar Sembilan Tahun

Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pendidikan yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada pendidikan dasar sembilan tahun. Jadi setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Seperti yang diketahui oleh masyarakat umum, pendidikan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu dan yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dimulai sejak Pelita IV. Pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat SD. Maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada anak-anak usia 7-12 tahun.

Dua kenyataan mendorong segera dilaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 1983 terdapat sekitar dua juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencantumkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mei 1984 dipandang sebagai sembilan pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan (Haris Mudjiman, 1994:1-2).

Peningkatan pendidikan wajib belajar, menjadi pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berikut:

  1. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
  3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
  4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana di­maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

 

Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar enam tahun menjadi sembilan tahun (Sri Hadjoko Wirjornartorio, 1995:49, Ahmadi, 1991:74, 182). Pendidikan wajib belajar sembilan tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (universal basic education), yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja di Indonesia. Maksudnya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja (Kelompok PSDM, 1992, Adiwikarta, 1988).

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah diatur lebih luas di dalam UU No: 20 tahun 2003. Bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5). Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya (Arifin, 2003: 11).

Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia adalah: (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, (3) tidak diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

  1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, yaitu mereka tidak tamat sekolah dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
  2. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan, dasar sembilan tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar sembilan tahun, diharapkan bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara beranekaragam (diversified).
  3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.
  4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.
  5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar sembilan tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

 

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program-program pendidikan wajib belajar sembilan tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu masyarakat itu sendiri mengenai penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar kepertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

Dengan demikian, diharapkan jumlah anak putus sekolah bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk ke sekolah, tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas. Namun rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat mengakibatkan program ini terhambat. Terkait dengan itu semua sebagai masyarakat yang baik, kita harus ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun ini. Karena program ini sangat baik untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap masa depan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.2 Peran Pemerintah dalam Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Peran pemerintah dalam penuntasan program wajib belajar sembilan tahun sangat aktif. Sebagai buktinya adalah :

  1. Pemerintah mampu meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
  2. Pemerintah mampu meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar di daerah masing-masing.
  3. Pemerintah mampu menurunkan angka putus sekolah.
  4. Pemerintah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar SD maupun SMP.
  5. Pemerintah mampu melindungi siswa, guru dan perangkat kurikulum yang berlaku serta menyediakan sarana dan prasarana.

2.3 Yang Terlibat dalam Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Penuntasan Wajib Belajar Sembilan tahun adalah program nasional. Oleh karena itu, untuk mensukseskan program ini, perlu kerjasama yang menyeluruh antara lain :

1)      Pemerintah pusat (Mendiknas, Menko Kesra, Mendagri, Menkeu, Menpan/ Ketua Bappenas, Menag, Mensos, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian, Menakertrans, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kominfo, Meneg Lingkungan Hidup, Meneg Pemberdayaan Perempuan, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal, Meneg Pemuda dan Olah Raga, Meneg BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik.

2)      Pemerintah Propinsi (Dinas Pendidikan Provinsi).

3)      Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).

4)      Pemerintah Dinas Pendidikan Kecamatan.

5)      Kelurahan.

Disamping itu masyarakat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Dharma Wanita, PKK, Bhayangkara, Dharma Pertiwi dan lainnya yang diharapkan tetap meningkatkan partisipasinya dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

 

2.4 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Indonesia

Sejak awal kemerdekaan para pendiri negara (the founding fathers) telah memiliki komitmen untuk memenuhi hak asasi rakyatnya untuk memperoleh pendidikan, seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional menjelma ke dalam pasal 31 UUD 1945, ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sedang ayat (2) menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab (Arifin, 2003:29).
Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Pendidikan pada hakekatnya merupakan indirect investment bagi proses produksi dan direct investment bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (human quality).

Pendidikan akan meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih terampil, handal dan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan produktivitas nasional (A. Daliinan, 1995:138, Adiwikata, 1988). Berbagai penelitian di sejumlah negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap produktivitas nasional, dan dapat meningkatkan pendapatan nasional (national income).

Sedangkan menurut Muhibbin Syah yang merujuk kepada pemikiran Jean Piaget dan L. Kohlberg mengemukakan bahwa pendidikan dilihat dari sudut psikososial merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, yang terorganisir dalam masyarakat pendidikan dan keluarga. (Muhibbin Syah, 1995).
Pandangan yang hampir senada dikemukakan oleh Lawrence E. Shapiro (1996), Daniel Goleman (1997), bahwa pendidikan berperan untuk mengembangkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional, lalu ia menambahkan bahwa kedua kecerdasan ini harus di capai secara bersama-sama, sebab betapa banyak orang yang memiliki kecerdasan kognitif yang tinggi, tetapi kederdasan emosionalnya rendah, sehingga ia gagal dalam menjalankan tugas dengan baik. Adapun Kecerdasan Ernosional yang dimaksudkan oleh Daniel Goleman adalah mencakup kesadaran diri, kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan motivasi diri, berempati, serta kecepatan sosial.

Dengan merujuk pada paparan di atas, maka untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan harus melalui pendidikan, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah bertekad, sebagaimana yang dirumuskan dalam GBHN 1988. Untuk mendukung dunia baru dituntut kualitas manusia Indonesia yang memadai.
Karena itu, pendidikan dasar enam tahun yang dicanangkan 1984 dipandang tidak mencukupi dan perlu ditingkatkan menjadi pendidikan dasar sembilan tahun yang mulai dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994, yang bertepatan pada hari pendidikan nasional.

Pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan bahwa setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan zaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju. Dalam dunia baru ini setiap orang harus memiliki potensi untuk bekerja di berbagai bidang dimanapun juga (Soedijarto. 1985:5, Vembrirto, 1987).

Jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan di dalam kerangka keterkaitan, maka pendidikan dasar sembilan tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi, (2) menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut, dan (3) membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (Sir Hardjoko Wirjomartono, :995:49-50). Pandangan yang hampir senada dikemukakan oleh Khaeruddin (1995), gerakan wajib belajar sembilan tahun, pada dasarnya mempunyai maksud meningkatkan kualitas bangsa. Melalui pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di harapkan setiap warga negara Indonesia memiliki kemampuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan bangsa yang lebih tinggi, sehingga secara politis mereka akan lebih menyadari hak dan kewajiban, dan sebagai warga negara serta mampu berperan serta sebagai tenaga pembangunan yang lebih berkualitas. Dalam PP nomor 29 tahun 1990 dapat kita lihat adanya dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : (1) pembekalan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan melalui kehidupan, (2) kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1994), tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan wajib belajar sembilan tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD/MI dan SMP/MTS secara konsepsional, dalam dan tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konsepsional yang menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program, dinyatakan melalui kurikulum yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah, masing-masing dengan kelompok belajar kelas I sampai dengan Kelas VI untuk SD dan Kelas I sampai Kelas III untuk SMP (Hadari Nawawi, 1994:351). Peran dan fungsi serta tanggung jawab pendidikan semakin besar bahkan menentukan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu ini ditentukan dukungan dari berbagai faktor, antara lain pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Sejarah menunjukkan bahwa faktor yang menentukan keberhasilan suatu bangsa bukanlah melimpahnya kekayaan alam melainkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam era kedua kebangkitan nasional, SDM yang berkualitas adalah yang :

  1. Memiliki kemampuan dan menguasai keahlian dalam suatu bidang.
  2. Mampu bekerja secara profesional dengan orientasi mutu dan keunggulan.
  3. Dapat menghasilkan karya-karya unggul dan mampu bersaing secara global sebagai hasil dari keahlian dan profesionalismenya (Avidiman Suryohadiprodjo. 1987, Faisal, 246-252).

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas sebuah bangsa akan sanggup belajar dari kenyataan yang serba dinamis, sanggup mencari jalan alternatif pemecahan masalah, serta sanggup mengembangkan pola-pola pemikiran yang pada akhirnya akan dapat melahirkan strategis persaingan unggul di era global.

Berdasarkan dengan semua kenyataan yang dipaparkan di atas, pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun bukanlah suatu keharusan dan kebutuhan bagi negara dan masyarakat melainkan bagi setiap warga negara. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana keharusan dan kebutuhan itu dapat dirasakan pada kebutuhan setiap warga negara, dan bukan kebutuhannya para masyarakat dan tokoh masyarakat. Inilah tantangan dan tanggung jawab para pejabat pemerintah terutama di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri. Untuk berupaya menjadikan setiap anggota masyarakat merasakan bahwa memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun adalah kebutuhannya. Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bangsa, setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pembangunan nasional wajib belajar sembilan tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya, dan wajib belajar diartikan sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut.

Gerakan Pendidikan wajib belajar sembilan tahun merupakan perwujudan konstitusi serta tekad pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan pendidikan merupakan upaya menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa artinya meningkatkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional. Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all). Tujuannya adalah agar setiap warganegara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

2.5 Bantuan Operasional Sekolah dalam Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SD/MI dan SMP/MTS yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan wajib belajar akan menerima BOS lebih besar. BOS sebagai bagian dan dana penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk membantu sekolah dalam hal-hal berikut:

  • Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru.
  • Pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan.
  • Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti ATK, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, dan kebutuhan sehari-hari di sekolah.
  • Pembiayaan kegiatan kesiswaan.
  • Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
  • Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
  • Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, dan perawatan lainnya.
  • Pembiayaan langganan daya dan jasa listrik, air, telepon
  • Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  • Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu.
  • Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
  • Pembiayaan pengelolaan BOS ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
  • Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi dan BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah.

 

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kemampuan.

Pertanyaan lebih mendetail tentang penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penuntasan waib belajar sembilan tahun seperti pernyataan di atas.

2.6 Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Wajib Belajar Sembilan Tahun yang Dianggap Kurang Efektif oleh Sebagian Kalangan Masyarakat

Beberapa tahun yang lalu, mantan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo mencanangkan penjatuhan denda atau sanksi terhadap orang tua siswa yang tidak menaati sistem wajib belajar sembilan tahun. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA menyatakan ketidaksetujuannya mengenai adanya implementasi penjatuhan denda atau sanksi terhadap orang tua siswa yang tidak menaati sistem wajib belajar sembilan tahun tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak lantas membuat pernyataan atau peraturan yang justru kemungkinan besar tidak akan efektif berjalan, terutama bagi warga yang tidak mampu. Jika tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan ekonomi sehari-hari, legitimasi tersebut tidak pantas dan tidak kontekstual untuk ukuran kondisi Indonesia saat ini, apalagi mengeluarkan aturan yang bersifat mengancam.

Lebih lanjut Harkristuti berpendapat terhadap mereka yang tidak mengikuti program wajib belajar sembilan tahun sebaiknya dilakukan pendekatan sosialisasi terlebih dahulu sebelum penerapan sanksi diterapkan. Namun demikian, itu membutuhkan waktu dan kesiapan yang sangat matang.

Dari tempat yang sama, dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM,PhD menyatakan hal itu tidak etis, karena ditinjau dari hakikat hukum itu sendiri masih belum layak dan secara tidak langsung membimbing masyarakat dalam keterpaksaan semu, untuk melakukan aturan yang sesungguhnya, dan tidak terlalu perlu bahkan cenderung tidak mendidik, karena disaat situasi sosial ekonomi bangsa Indonesia yang belum begitu baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah ini adalah wajib belajar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib Belajar enam Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994 ditingkatkan menjadi program wajib belajar sembilan tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Program ini bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk sekolah, terutama di daerah yang jumlah anak tidak bersekolahnya masih tinggi.
  2. Menurunkan angka putus sekolah.
  3. Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun di daerahnya masing-masing.

Disamping itu pula, pemerintah memberikan beasiswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengembangkan dan memajukan kualitas mutu pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia ini supaya masyarakat Indonesia ini menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan menjadi masa depan yang lebih baik.

3.2 Saran

Dengan adanya program pemerintah wajib belajar sembilan tahun ini, sebagai warga negara yang baik, hendaknya seluruh warga negara Indonesia mendukung dan melaksanakan program ini, supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju dan lebih bermutu.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DALAM PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s